Di Jepang, April 1989, Perdana Menteri Noboru Takeshita terpaksa mengundurkan diri karena korupsi yang dilakukan oleh anggota partainya, Liberal Democratic Party. Masih di Jepang, pada bulan Mei 2007, Menteri pertanian, kehutanan, dan perikanan Toshikatsi Matsuoka bahkan sampai bunuh diri karena tak tahan menanggung malu karena kebijakan koruptifnya mulai dipertanyakan publik.

PERSETERUAN antara Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengesankan adanya persaingan egoistis sektoral antarkedua lembaga penegak hukum itu.

Respons atas partai politik (parpol) Islam kian menyusut. Demikian animo masyarakat yang kini tampak dari fenomena perpolitikan Tanah Air. Setidaknya terdapat dua faktor timbal balik yang saling memengaruhi, yaitu menyangkut pencitraan dan realitas konstituen.

Tanggal 12 Juli lalu adalah hari pertama kampanye partai politik peserta Pemilu 2009. Pasal 81 Undang-Undang (UU) No 10/2008 tentang Pemilu menyebut kampanye itu dalam bentuk pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, iklan di media massa,penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga di tempat umum,dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundangundangan.

Diktum Aristoteles (384–322 SM) bahwa politik sebagai mula menuju kemakmuran dan kebahagiaan sosial menjadi lawas dan digantikan dengan diktum Lord Acton bahwa kekuasaan cenderung diselewengkan (powertendstocorrupt).

Perpolitikan Indonesia diramaikan oleh pembentukan dan pemilihan pimpinan Panitia Angket DPR tentang BBM. Sebagai mantan anggota DPR, saya ingin ikut urun pikiran

Selain ”dikalahkan” di Maluku Utara, secara berturut-turut kandidat yang diusung Partai Golkar kalah dalam pemilihan kepala daerah di Jawa Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah, serta terakhir di NTB, Bali, dan Maluku.

Dunia sudah lama tidak menerima neoliberalisme, ideologi yang bertolak dari pandangan fundamentalis bahwa pasar bisa memperbaiki dirinya sendiri, mengalokasikan sumber daya dengan efisien, dan melayani kepentingan publik dengan baik. Fundamentalisme pasar inilah yang mendasari Thatcherism, Reaganomics, dan apa yang dinamakan "Konsensus Washington" yang mendukung privatisasi, liberalisasi, dan bank sentral yang fokus semata-mata pada inflasi.

Ini fakta, bukan asumsi. Semua institusi hukum bermasalah. Institusi penegak hukum—kejaksaan, pengadilan, dan kepolisian—terlibat korupsi. Institusi pembuat hukum, DPR, juga terlibat korupsi.

Setelah Komisi Pemilihan Umum mengumumkan daftar partai politik peserta Pemilu 2009, banyak pengamat politik mengatakan, jumlah parpol itu tidak sesuai sistem presidensialisme yang dianut Indonesia.