Melihat situasi kontekstual dan kondisi penegakkan hukum di negeri ini. Yang masih dalam masa transisi, dan memerlukan tindakan luar biasa, khususnya dalam upaya pemberantasan korupsi, dalam putusan pengujian UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan, meskipun Pasal 53 UU KPK bertentangan dengan UUD 1945, namun tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat tiga tahun terhitung sejak putusan diucapkan. Menurut MK, pembentukan Pengadilan Tipikor dalam UU KPK dan bukan dengan undang-undang tersendiri, dari segi teknik perundang-undangan dianggap kurang sempurna. Kendati demikian, putusan ini sesungguhnya telah memberikan basis konstitusional yang kuat bagi keberadaan Pengadilan Tipikor.

Semenjak bergulirnya reformasi pada 1998, salah satu persoalan besar dan krusial yang dihadapi bangsa Indonesia adalah korupsi. Perilaku korup yang sifatnya struktural maupun non-struktural telah menyeruak sebegitu rupa, menjadi permasalahan serius yang merebak di segala bidang dan sektor kehidupan masyarakat secara meluas, sistematis dan terorganisir. Bahkan pada perkembangannya, korupsi menjadi satu elemen yang memiliki dampak serius bagi upaya pemenuhan (to fulfil) dan penegakkan (to enforce) hak asasi manusia, sebab korupsi melanggar upaya negara negara dalam memenuhi hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Proses pemilu legislatif yang berjalan sejak 7 April 2008 sampai dengan 9 Mei 2009 telah menyita perhatian para anggota parlemen khususnya mereka yang mencalonkan diri kembali. Keharusan bagi para anggota tersebut untuk turut berkompetisi dengan para kandidat lain di satu sisi dan keharusan menjalankan peran dan fungsi sebagai anggota parlemen sepertinya sulit untuk dikompromikan.

Secara umum demokrasi diartikan sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Salah satu prinsip demokrasi yang penting adalah adanya Pemilu yang bebas sebagai perwujudan nyata kedaulatan rakyat atas keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenyataan menunjukkan bahwa membumikan ide yang mulia tersebut tidaklah semudah mengucapkannya. Ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi agar pemilu benar-benar menghasilkan pemerintahan yang demokratis secara substantif dan bukan sekedar prosesi ritual. Prasyarat tersebut antara lain adalah : tersedianya aturan main yang jelas dan adil bagi semua peserta, adanya penyelenggara yang independen dan tidak diskriminatif, pelaksanaan aturan yang konsisten, dan adanya sanksi yang adil kepada semua pihak.

Beberapa pelanggaran Pemilu yang telah muncul pada tahap penyelenggaraan Pemilu 2009 disebabkan karena peraturan perundang-undangan yang ada masih belum lengkap, multi tafsir, dan ada yang tidak sinkron. Akibatnya penanganan pelanggaran yang inkonsisten atau justru mendorong pembiaran atas pelanggaran karena peraturan yang ada tidak cukup menjangkau. Demi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan memiliki integritas tinggi maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap aturan yang telah ada melalui penambahan aturan, penegasan maksud dan sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan yang ada salah satu diantaranya adalah melalui pembuatan instrumen-instrumen komplain atas terjadinya pelanggaran pemilu yang lengkap, mudah diakses, terbuka, dan adil.

Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didasarkan pada kebutuhan pemberantasan korupsi di Indonesia sebagai amanat utama Gerakan Reformasi 1998. Namun Putusan Mahkamah Konstitusi pada 2006 membuat keberadaan Pengadilan Tipikor menjadi tanpa landasan hukum, jika sampai dengan Desember 2009 DPR dan Pemerintah tidak mengesahkan sebuah undang-undang bagi Pengadilan Tipikor.

Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara pengujian UU Perpajakan yang diajukan oleh BPK merupakan salah satu putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial. Sekilas Putusan ini dinilai tidak mengakomodasi prinsip transparansi dalam upaya penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Elaborasi teori dalam menyusun dasar pertimbangan putusan sangat menarik untuk dikaji.

Berisi tanggapan terhadap proses kerja dan hasil yang dilakukan oleh Komisi Konstitusi

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengaruh sistem hukum Belanda ini salah satunya melalui konkordansi. Dan KUHP yang digunakan kita sekarang disusun tahun 1915.

Salah satu hal yang paling urgen dari proses pelaksanaan pemilu adalah pada aspek penegakan aturan pemilu. Belajar dari pengalaman pemilu Indonesia sebelumnya, Pemilu 2004 mendatang, akan banyak terjadi pelanggaran.

Pada saat ini semua pihak sedang membicarakan mengenai perlunya perubahan terhadap UUD Republik Indonesia tahun 1945. Dengan suasana kenegaraan sedang kondusif tersebut, semangat untuk melakukan perubahan harus mendapat dukungan seluruh lapisan masyarakat.

Krisis multidimensi yang terus mendera rakyat Indonesia hingga saat ini hampir sudah tidak dapat dipastikan lagi kapan dan bagaimana akan diakhiri. Segala macam persoalan yang menumpuk telah menyelimuti dan menjerat nafas kehidupan rakyat sehari-hari.

Sidang Tahunan MPR RI 2002 merupakan forum yang strategis untuk merekayasa Indonesia ke depan karena pada Sidang Tahunan 2002 ini direncanakan penuntasan proses amandemen Undang Undang Dasar 1945 yang sudah berjalan sejak Reformasi digulirkan pada 1999.

Penerapan hukum pada hakekatnya merupakan penyelenggaraan pengaturan hubungan hukum setiap kesatuan hukum dalam masyarakat hukum. Pengaturan ini meliputi aspek pencegahan pelanggaran hukum dan penyelesaian sengketa hukum termasuk pemulihan kondisi atas kerugian akibat pelanggaran (berarti juga kejahatan).

Komisi II DPR-RI telah menetapkan calon ketua dan calon wakil ketua MA, mereka adalah Prof, Dr. Muladi, SH dan Prof. Bagir Manan, SH untuk calon ketua dan Drs. Taufik, SH dan Abdul Rachman Saleh, SH, MH untuk calon wakil ketua MA.

Berdasarkan analisis historis konstitusi di Indonesia, adanya jaminan dan kepastian akan hakekat kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman sangat tergantung dengan penerapan dan pelaksanaan sistem politik.

Reformasi yang terus berproses, hingga kini telah ditandai oleh sejumlah perubahan kebijakan negara mulai dari tingkat peraturan perundang-undangan (undang-undang) sampai undang-undang dasar (UUD 1945).

Berisi tentang Laporan tentang hasil Sidang Tahunan MPR 2001

Berisi tentang laporan dan kritik terhadap hasil sidang tahunan MPR 2000

Kajian kritis tenetang substansi pasal yang direkomendasikan oleh Komisi Konstitusi