Palembang, Lima Lembaga Nasional yakni Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, KRHN, Komisi Yudisial, Komisi Informasi Publik, LBH Palembang dan Lembag Perlindungan Saksi dan Korban LPSK, berkomitmen bersama untuk mengawal pembentukan Pengadilan Tipikor di Kota Palembang. Hal ini dilakukan karena beberapa alasan, diantaranya untuk menyelamatkan sisa waktu dua tahun yang diwajibkan dalam Undang-undang Pengadilan Tipikor agar semua stake holder yang terkait juga masyarakat tidak lengah atas batas waktu tersebut.

Dari kisruh para jenderal Polri yang berpangkal pada testimoni mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) menilai Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri telah gagal melakukan konsolidasi internal di tubuh aparat penegak hukum ini. Kegagalan ini pun akhirnya berdampak pula pada kelambanan sikap Polri dalam merespons testimoni Susno.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengungkapkan rekaman dugaan rekayasa kasus kepada publik. Karena di dalam rekaman tersebut dapat terlihat skenario besar pelemahan KPK.

Ketua Dewan Eksekutif Tranparency International Indonesia (TII) Todung Mulya Lubis mengatakan bahwa pengadilan Tipikor dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah anak kandung reformasi.

Sudah saatnya presiden terpilih, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengambil perannya untuk mendorong penyelamatan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Hal tersebut dapat dilakukan baik dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) atau menekan koalisi politiknya untuk bekerja keras menyelesaikan pembahasan RUU Pengadilan Tipikor di DPR RI.

The House of Representatives received 10 white towels from the National Law Reformation Consortium (KRHN) as a symbol of the 10 House factions’ lack of seriousness in passing the Corruption Court bill into law.

Several antigraft watchdogs on Friday rallied in front of the House of Representatives to protest the House’s apparent lack of commitment in passing the bill on the Anti-Corruption Court.

The Indonesian Corruption Watch, the Indonesian Legal Aid Foundation, the Consortium for National Legal Reform (KRHN) and the Indonesian Forum for Budget Transparency participated in the rally.

Firmansyah Arifin, Koordinator Koalisi dari Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), mengomandoi aksi yang diikuti sekitar 50 orang, Selasa (19/5). Dari Gedung KPK, koalisi yang terdiri dari 12 LSM nasional dan 13 LSM daerah tersebut melakukan long march ke Gedung Pengadilan Negeri Tipikor.

Gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli dengan nasib Pengadilan Tipikor yang terancam ditiadakan menggelar aksi di depan Gedung KPK, Jakarta, Selasa (19/5).

Koalisi meminta DPR melakukan upaya luar biasa. Pansus bersikeras menyelesaikan RUU sesuai prosedur, agar substansi yang dihasilkan tidak bermasalah.