| |
Jimly Asshidiqie mendukung gagasan KRHN untuk membuat kodifikasi UU Pemilu dalam Diskusi Dwi Mingguan KRHN Rabu, 14/IV/2010
|
|
Diskusi Dwi Mingguan Divisi Politik
|
|
Media Briefing terkait isu-isu krusial dalam draft revisi UU 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu oleh Prof. Syamsudin Harris di KRHN Selasa (2/III/2010)
|
|
|
| |
DR Tommy Legowo bersama aktivis pemilu di KRHN berdiskusi tentang sistem kepartaian yang ideal Senin (22/II/2010)
|
|
Prof. Ramlan Surbakti menyampaikan paparannya dalam diskusi tentang desain sistem pemilu untuk efektivitas pemerintahan di KRHN Rabu (24/III/2010)
|
|
Berbagai peraturan mengenai pemilukada harus segera disinkronisasi supaya tidak membingungkan. Demikian salah satu rekomendasi diskusi tentang permasalahan seputar pemilukada 2010 di kantor KRHN Senin (2/XI/2009). Hadir sebagai pembicara Wahidah Suaeb (Bawaslu), Syamsul Bahri (KPU) dan Veri Junaedi (KRHN)
|
|
|
| |
Koalisi Pemantau Peradilan menyerahkan sapu lidi dan jamu tolak angin kepada Ketua KY. Dua benda itu sebagai simbol agar KY menyapu bersih calon hakim agung yang bermasalah dan tidak ‘masuk angin’ dalam menyeleksi.
|
|
Masyarakat peduli Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) bertemu Ketua DPR Agung Laksono di Gedung DPR, Jakarta, Senin (14/9). Kedatangan mereka ke DPR untuk menolak hasil Panitia Kerja RUU Pengadilan Tipikor, menolak draf RUU Pengadilan Tipikor versi panja disahkan menjadi undang-undang dan menuntut agar Presiden segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti UU.
|
|
Aksi Koalisi Penyelamat Pemberantasan Korupsi di HI, tgl 28 Juli 2009
|
|
|
| |
Ketua KRHN Firmansyah Arifin memberikan sambutan dlm
Diskusi Publik Evaluasi Awal Penegakan Hukum Pemilu 2009
|
|
KRHN meminta KY untuk turut mengawasi perilaku hakim khusus pemilu dan perkara lain yang terkait dengan pemilu (7/IV/2009)
|
|
Saat hearing dengan MA (2/IV/2009) KRHN meminta pencabutan SEMA 08/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pilkada karena masih diberlakukan terhadap perkara Pemilu
|
|
|
| |
Workshop Modul Pemantauan Penyelesaian Pidana Pemilu
|
|
Workshop untuk penelitian Assessment pelaksanaan Transparansi dan Akuntabilitas KPU, menghadirkan Didik Supriyanto dan dimoderatori oleh Lollong Manting
|
|
Pelatihan penelitian Assessment pelaksanaan Transparansi dan Akuntabilitas KPU.
|
|
|
| |
Seorang pengunjung sedang mengamati stand KRHN dalam Law Expo di Jakarta Convention Center Minggu - Senin (2-3/12). KRHN menampilkan beberapa buku hasil kajian, riset, draft RUU, Jurnal, dan news letter. Beberapa judul buku dan news letter dibagikan kepada pengunjung secara cuma-cuma.
|
|
Diskusi Publik tentang RUU Tindak PIdana Korupsi kerja sama KRHN dengan Kemitraan di Jakarta (30/11). Hadir sebagai narasumber (dari sebelah kiri) I Made Hendra Kesuma (Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor), Rifqi Assegaf (Direktur Leip), Abdul Fickar Hadjar (Anggota Tim Perumus RUU) dan Bomer Pasaribu (Wakil Ketua Baleg DPR). Moderator : Yulianto (KRHN)
|
|
Siaran pers mensikapi polemik Pilkada Maluku Utara disampaikan Koalisi Masyarakat Pemantau Pemilu Jumat (23/11) di KRHN (jl Talang No 23 Menteng Jakarta)
|
|
|
|
|
|
|
|
