Profil Lembaga
Visi dan Misi
Pengurus
Audit
Opini Lembaga
Artikel
Siaran Pers
Position Paper
KRHN & Media
Opini
Publikasi
Penelitian
Modul
Jurnal
Buku
Laporan
Peraturan/Kebijakan
Konstitusi
UU
Peraturan Lain
Putusan MK
Putusan MA/Peradilan Lain
Aktivitas
Agenda
Resume Kegiatan
Galeri Foto
Arsip
Polling
setujukah anda jika pengurus dan anggota partai politik dapat mencalonkan diri menjadi anggota KPU?
setuju
tidak
tidak tahu
 
  | Links
Perpustakaan Online
Mahkamah Konstitusi RI
Mahkamah Agung RI
Komisi Yudisial RI
Komisi Pemilihan Umum
index>>
KRHN
Konsorsium Reformasi Hukum Nasional
Jl. Tebet Utara II No. 13, Taman Berdikari, Tebet Timur, Tebet
Jakarta Selatan 12810 - Indonesia
Telp : (62-21) 8313543
Faks: (62-21) 8313543
Email: info@reformasihukum.org, krhn3@yahoo.com
http://www.reformasihukum.org
[ Kontak Kami ]
Google
 
 
  POSITION PAPER
Catatan Advokasi KRHN: Mendorong Lahirnya UU Pengadilan Tipikor
Melihat situasi kontekstual dan kondisi penegakkan hukum di negeri ini. Yang masih dalam masa transisi, dan memerlukan tindakan luar biasa, khususnya dalam upaya pemberantasan korupsi, dalam putusan pengujian..

[ Lihat | Download ]
  KRHN & MEDIA
KRHN Kawal Pembentukan Pengadilan Tipikor Di Kota Palembang
PRO3RRI, 16/06/2010
Palembang, Lima Lembaga Nasional yakni Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, KRHN, Komisi Yudisial, Komisi Informasi Publik, LBH Palembang dan Lembag Perlindungan Saksi dan Korban LPSK, berkomitmen bersama.. lengkap>>
  SIARAN PERS
   Tolak Putusan MK Cederai Pemilu Luber-Jurdil dan Prinsip Negara Hukum
   Hasil Diskusi KRHN Sengketa Pemilukada tetap Ditangani Mahkamah Konstitusi
   DPR, SAHKAN RUU PENGADILAN TIPIKOR!
index>>
FLASH NEWS :: kemandirian penyelenggara pemilu memerlukan penataan ulang birokrasi kesekretariatan [19/08/2010 14:33 WIB] - Peraturan Mendagri No. 26/2010 dorong Satpol PP gunakan senjata api [07/07/2010 11:09 WIB] - utang pemerintah Indonesia dalam 4 tahun terakhir bertambah 400 T rupiah, hingga Mei 2010 berjumlah 1.603,31 T rupiah (US $ 175,3 M) [07/07/2010 11:00 WIB] - Mendagri : perselisihan hasil pemilukada tidak usah ke MK [06/07/2010 11:28 WIB] - Wahidah Suaeb : Bawaslu memerlukan adanya tim kerja yang untuk mengawasi dan supervisi terhadap Panwaslukada Kabupaten/Kota [28/01/2010 20:21 WIB]
  ANALISIS
  BERITA
   MK Tolak Sengketa Pilkada Sulawesi Utara
[Antara, 03/09/2010]
   Walah..Terdakwa Korupsi Rp 44 Miliar Divonis Bebas
[Republika, 03/09/2010]
   KPK Minta 26 Tersangka Suap Dicekal
[Seputar Indonesia, 03/09/2010]
   Pemerintah Terbitkan PP Pelaksanaan UU KIP
[Hukumonline, 03/09/2010]
   DPRD Pematangsiantar Minta Mendagri Cabut SK Pengesahan
[Suara Karya, 03/09/2010]
index>>
  OPINI
Mengoyak Rasa Keadilan
[Oleh: Yulianto, Wakil Ketua KRHN, Suara Merdeka, 30/08/2010]
BULAN penuh berkah, rahmat, dan ampunan biasanya diserukan di mimbar tarawih sebagai janji bagi orang yang berpuasa. Tetapi pada bulan Agustus ini, yang beririsan dengan bulan Ramadan, kalimat itu agaknya.. lengkap>>
  BUKU
Menggapai Keadilan Konstitusi Suatu Rekomendasi Untuk Revisi UU Mahkamah Konstitusi
Disadari bahwa putusan-putusan MK memiliki dampak yang luas bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Beragam persoalan dan respon.. lengkap>>
  PENELITIAN
Assesment Pelaksanaan Akuntabilitas dan Transparansi Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilu
Penelitian ini bertujuan memperkuat akuntabilitas dan transparansi KPU dalam penyelenggaraaan Pemilu terutama pada tahap verifikasi peserta pemilu, pemungutan,.. lengkap>>
  ARSIP
   Pengadilan Tipikor
 
 -  Kewajiban DPR Menduk..
 
 -  Penyelesaian RUU Tip..
   Revisi UU Mahkamah Konstitusi
   Sengketa Hasil Pemilu 2009
 
 -  LAPORAN HASIL MONITO..
index>>   
  PERPUSTAKAAN KRHN
   "Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan"
Ditjen Pas, ICJR, KRHN,.., DitJen Pas dan The Asia Foundation (2008) , [010.80]
   "Modul" Pelatihan Bagi Petugas Pemasyarakatan, Implementasi Sistem Pemasyarakatan dan Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoners
DitJen Pas, LBH Jakarta.., DitJen Pas Dep. Hukum dan HAM (2008) , [010.80]
index>>   
  JURNAL
Jurnal Hukum Panta Rei Vol. 1 No. 4
  GALERI FOTO

Jimly Asshidiqie mendukung..

Diskusi Dwi Mingguan Divisi..

Media Briefing terkait isu-isu..
index>>