Search  
Artikel KRHN
Hukum Progresif Mahkamah Konstitusi; Telaah Putusan MK Tentang UU Adminduk
Legal Opini for Popular Legal Action in Corruption Cases
SOP Sentra Gakkumdu dan Tantangannya
Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Penegakan Hukum
Republik Muna
Demokrasi Tanpa Moralitas
Menguatkan Fungsi Pengawasan Pilkada
Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) adalah organisasi non-pemerintah yang bergerak dalam pembaruan hukum di Indonesia. KRHN berdiri pada tanggal 17 September 2002 dan berkedudukan di Jakarta. Embrio KRHN dimulai sejak tahun 1998 melalui momentum Amandemen Konstitusi yang dimotori oleh tiga lembaga yaitu YLBHI, ICEL dan IKADIN. Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), menyelenggarakan Pelatihan Penulisan Artikel Jurnal Ilmiah di Sekretariat KRHN Jl. Tebet Utara II 13 Tebet Jakarta Selatan yang di hadiri oleh kalangan LSM/NGO, diantaranya LBH Jakarta, BFI, dan Konsorsium Reformasi Hukum Nasional. Secara ideologis, KRHN dibentuk dengan semangat untuk menjadi alternative wadah perjuangan jika wadah yang lain (dalam hal ini YLBHI) dibubarkan.Fokus utama KRHN adalah persoalan hukum yang jauh dari keadilan masyarakat dan independensi peradilan. Aktifitas pertama KRHN adalah mengawal proses Amandemen Konstitusi. Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN). Dalam rapat tersebut telah dihasilkan keputusan-keputusan: Keputusan pertama tentang laporan Ketua BPH lama dan keputusan kedua tentang penetapan Ketua BPH baru KRHN. Diskusi rutin mingguan KRHN membahas tentang pemikiran Prof Satjipto Rahardjo (alm) dalam tulisan beliau yg berjudul “Arsenal Hukum Progresif”. Pembahas dalam diskusi ini adalah Ainul Yaqin, dengan moderator Muji Kartika Rahayu Adapun pesertanya adalah dari jajaran staf dan karyawan/karyawati internal KRHN, diantaranya adalah Triya Indra Rahmawan, Yulianti, Neneng Mila Nurhamidah, Amar Ma'ruf dan Udin. KRHN dengan dukungan dari Partnership for Government Reforms (PGR) mengadakan Focus Group Discussion dengan tema “Gugatan Ganti Kerugian dalam Mekanisme Pengadilan Tipikor”, di Hotel Sahati, Jakarta (21/2).
Aktivitas/Kegiatan
[05/03/2013]
Focus Group Discussion dengan tema 'Gugatan Ganti Kerugian dalam Mekanisme Pengadilan Tipikor'
Hubungi Kami
KRHN

Jl. Danau Situaksan No. 42
Bendungan Hilir, Jakarta Pusat

Email : krhn3@reformasihukum.org
Web : www.reformasihukum.org
Penelitian
Legal Opini for Popular Legal Action in Corruption Cases
Mengatur Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu
Konsultasi Publik tentang Peraturan KPU tentang Kampanye dan Peraturan KPU tentang Partisipasi Masyarakat
Berita
[13/06/2014]
Siaran Pers ‘Masyarakat Menggugat Koruptor’
[28/05/2013]
KPK Buka Lowongan Penyidik dari TNI
[21/05/2013]
KRHN Mengadakan Diskusi Mingguan
[08/05/2013]
Caleg Tersangka dan Mantan Napi, Pantaskah Jadi Wakil Rakyat?
[02/05/2013]
Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Penegakan Hukum
[30/04/2013]
Susno Duaji Tolak Dieksekusi
[11/04/2013]
Jadi Tersangka, Andi Mallarangeng Tak Ditahan KPK
[10/04/2013]
Pro Kontra Pemilihan Kepala Daerah Langsung atau Melalui DPRD
Buku/E-Book
Jurnal
Video
Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) mempertanyakan alasan kekosongan kepemimpinan KPK sebagai asumsi yang mendasari lahirnya Perppu.
Foto

Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), menyelenggarakan Pelatihan Penulisan Artikel Jurnal Ilmiah di Sekretariat KRHN Jl. Tebet Utara II 13 Tebet Jakarta Selatan yang di hadiri oleh kalangan LSM/NGO, diantaranya LBH Jakarta, BFI, dan Konsorsium Reformasi Hukum Nasional.
Polling
Setujukah Anda apabila RUU Ormas disahkan menjadi Undang-Undang
Setuju
Tidak Setuju
Tidak Tahu
 
Links
ruangpustaka.info
www.antikorupsi.org
www.elsam.or.id
www.ilr.or.id
www.komisiyudisial.g..