Profil Lembaga
Visi dan Misi
Pengurus
Audit
Opini Lembaga
Artikel
Siaran Pers
Position Paper
KRHN & Media
Opini
Publikasi
Penelitian
Modul
Jurnal
Buku
Laporan
Peraturan/Kebijakan
Konstitusi
UU
Peraturan Lain
Putusan MK
Putusan MA/Peradilan Lain
Aktivitas
Agenda
Resume Kegiatan
Galeri Foto
Arsip
Polling
Apakah menurut anda keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi penting?
Penting
Tidak Penting
Tidak Tahu
 
  | Links
Mahkamah Konstitusi RI
Mahkamah Agung RI
Komisi Yudisial RI
Komisi Pemilihan Umum
Komisi Hukum Nasional
index>>
KRHN
Konsorsium Reformasi Hukum Nasional
Jl. Talang No. 23 Menteng
Jakarta Pusat - Indonesia
Telp :(62-21) 3928384
Fax : (62-21) 3904381
Email: info@reformasihukum.org, krhn3@yahoo.com
http://www.reformasihukum.org
[ Kontak Kami ]
Google
 
 
  POSITION PAPER
Menyelamatkan Pengadilan TIPIKOR: Beberapa Pilihan Skenario Pengaturan
Semenjak bergulirnya reformasi pada 1998, salah satu persoalan besar dan krusial yang dihadapi bangsa Indonesia adalah korupsi. Perilaku korup yang sifatnya struktural maupun non-struktural telah menyeruak..

[ Lihat | Download ]
  KRHN & MEDIA
House may ‘throw in the towel’ in corruption fight
The Jakarta Post, 22/06/2009
The House of Representatives received 10 white towels from the National Law Reformation Consortium (KRHN) as a symbol of the 10 House factions’ lack of seriousness in passing the Corruption Court bill.. lengkap>>
  SIARAN PERS
   SBY, JK, Megawati Bertanggungjawab Terhadap Kelambanan RUU Pengadilan Tipikor
   Tagih Janji DPR, Sahkan RUU Pengadilan Tipikor !
   Menghitung Mundur Pengadilan Tipikor
index>>
FLASH NEWS :: PELATIHAN PENANGANAN SENGKETA HASIL PEMILU, 23-25 Maret 2009 Selengkapnya Lihat Agenda KRHN [20/03/2009 13:17 WIB] - Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang batas ambang pencalonan presiden memperjelas kontestan Pilpres 2009. Maksimal, hanya ada empat capres yang akan berlaga.(inilah.com) [19/02/2009 11:04 WIB] - Upaya menghadirkan capres dari jalur independen kandas. MK memutuskan pasangan capres dan wapres tetap harus melalui partai atau gabungan parpol. (Koran Tempo) [18/02/2009 11:08 WIB] - Rencana pemerintah untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) pemilu dinilai sudah terlambat dan terlalu dipaksakan(Media indoneia) [17/02/2009 11:11 WIB] - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), M Jasin, menduga ada upaya untuk menghambat disahkannya Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). (Republika) [04/02/2009 10:20 WIB]
  ANALISIS
  BERITA
   Koalisi LSM Waspadai Pembajakan Materi RUU Pengadilan Tipikor
[Hukumonline, 03/07/2009]
   DPR Diminta Tuntaskan RUU Pengadilan Tipikor
[Media Indonesia, 03/07/2009]
   Ditemukan Sejumlah Kejanggalan dalam DPT
[Kompas, 03/07/2009]
   KPU Bantah Keluarkan Selebaran
[Republika, 03/07/2009]
   Janji Tiga Kandidat
[Koran Tempo, 03/07/2009]
index>>
  OPINI
HAM Masih Menjadi Anak Tiri
[Wahyudi Djafar, 11/06/2009]
Fenomena ketidakpuasan jamak menghinggapi proses dan hasil Pemilu 2009. Ketidakpuasan terjadi sebagai akibat kisruh dan ketidakmatangannya persiapan penyelenggaraan hajatan demokrasi ini. Yang kemudian.. lengkap>>
  BUKU
Menggapai Keadilan Konstitusi: Suatu Rekomendasi Untuk Revisi UU Mahkamah Konstitusi
Ada beberapa hal yang sifatnya mendasar, terkait dengan agenda revisi UUMK. Meski tidak banyak materi muatan yang dirubah, akan tetapi.. lengkap>>
  PENELITIAN
Assesment Pelaksanaan Akuntabilitas dan Transparansi Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilu
Penelitian ini bertujuan memperkuat akuntabilitas dan transparansi KPU dalam penyelenggaraaan Pemilu terutama pada tahap verifikasi peserta pemilu, pemungutan,.. lengkap>>
  ARSIP
   Pengadilan Tipikor
 
 -  Kewajiban DPR Menduk..
 
 -  Penyelesaian RUU Tip..
   Revisi UU Mahkamah Konstitusi
   Advokasi Pelanggaran Pemilu
 
 -  Tanpa Pengawas, MK B..
 
 -  Capres Harus Pikirka..
index>>   
  PERPUSTAKAAN KRHN
   "Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan"
Ditjen Pas, ICJR, KRHN,.., DitJen Pas dan The Asia Foundation (2008) , [010.80]
   "Modul" Pelatihan Bagi Petugas Pemasyarakatan, Implementasi Sistem Pemasyarakatan dan Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoners
DitJen Pas, LBH Jakarta.., DitJen Pas Dep. Hukum dan HAM (2008) , [010.80]
index>>   
  JURNAL
Jurnal Hukum Panta Rei Vol. 1 No. 3
Panta Rei Vol. 1 No. 3 memaparkan tentang permasalahan Independensi Kekuasaan Kehakiman. Hal ini terkait dengan proses revisi UU MA, UU MK, dan KY. lengkap>>
  GALERI FOTO

Koalisi Penyelamat Pemberantasan..

Aksi Koalisi Penyelamat Pemberantasan..

Ketua KRHN Firmansyah Arifin..
index>>